BAB 2

 BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Pancasila merupakan sistem nilai yang lahir dari proses penggalian terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, bukan sekadar produk politik semata. Sebagai dasar negara sekaligus falsafah hidup, Pancasila memiliki karakter terbuka (inklusif) yang memungkinkan dialog dengan berbagai sistem nilai, termasuk nilai-nilai Islam.

Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariat) menurut Al-Ghazali dan dikembangkan oleh Al-Syatibi, mencakup lima perlindungan pokok (al-dharuriyyat al-khams): hifzh al-din (menjaga agama), hifzh al-nafs (menjaga jiwa), hifzh al-'aql (menjaga akal), hifzh al-nasl (menjaga keturunan), dan hifzh al-mal (menjaga harta).

Titik temu antara Pancasila dan Maqashid Syariah dapat dipetakan sebagai berikut:

Sila Pancasila

Maqashid Syariah yang Relevan

Ketuhanan YME

Hifzh al-din

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Hifzh al-nafs, hifzh al-'aql

Persatuan Indonesia

Hifzh al-nasl (dalam makna keberlangsungan sosial)

Kerakyatan

Prinsip syura sebagai mekanisme mashlahah

Keadilan Sosial

Hifzh al-mal (distribusi harta yang adil)

Dalam konteks ekonomi, ini berarti pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila secara substansial dapat sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi seluruh rakyat, bukan sekadar pertumbuhan angka-angka makroekonomi.

B. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Sila pertama menegaskan bahwa negara Indonesia berdiri di atas keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam epistemologi ekonomi Islam, prinsip ini bertransformasi menjadi konsep tauhid ekonomi — pandangan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus tunduk pada kesatuan (keesaan) kehendak Ilahi.

Konsep kunci di sini adalah kepemilikan mutlak (haqiqi) milik Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 284 dan QS. Al-Hadid: 7. Implikasinya:

1.Kepemilikan manusia bersifat relatif (majazi/nisbi) — manusia hanya berperan sebagai khalifah (wakil/pengelola) atas harta yang dititipkan Allah, bukan pemilik hakiki.

2.Amanah sebagai basis kepemilikan — karena harta adalah titipan, maka penggunaannya harus dipertanggungjawabkan (akuntabilitas vertikal kepada Allah dan horizontal kepada masyarakat).

3.Batasan kepemilikan — kepemilikan pribadi diakui namun dibatasi oleh hak-hak sosial (zakat, hak fakir-miskin) yang melekat di dalamnya.

4.Implikasi terhadap perilaku ekonomi — karena Allah Maha Melihat, muncul mekanisme kontrol internal (self-regulation) berupa etika dan spiritualitas dalam berekonomi, tidak semata mengandalkan regulasi eksternal negara.

Tauhid ekonomi ini menjadi fondasi yang membedakan sistem ekonomi Islam dari kapitalisme (yang menempatkan kepemilikan individu sebagai hak absolut) maupun sosialisme (yang menghilangkan kepemilikan individu demi negara/kolektif).

C. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Prinsip 'Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

Sila kedua menuntut perlakuan terhadap manusia secara adil dan beradab, sejalan dengan prinsip al-'adl (keadilan) yang menjadi salah satu pilar utama dalam Al-Qur'an (QS. An-Nahl: 90) dan sistem ekonomi Islam.

Beberapa dimensi keadilan ekonomi dalam Islam yang relevan:

'Adl fi al-mu'amalah (keadilan dalam transaksi) — larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi) karena ketiganya mencederai keseimbangan dan kewajaran dalam kontrak.

'Adl fi al-tauzi' (keadilan distributif) — memastikan hasil produksi ekonomi tidak menumpuk pada segelintir pihak (QS. Al-Hasyr: 7 — "kay la yakuna dulatan bainal aghniya' minkum", agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya).

Keadilan sebagai basis maslahah — Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun menempatkan keadilan sebagai syarat mutlak kemakmuran (imarah) suatu negeri; ketidakadilan struktural akan menghancurkan tatanan ekonomi meski sumber daya alam melimpah.

Kesetaraan martabat manusia — sebagai pekerja, pengusaha, maupun konsumen, semua pihak memiliki hak dan kewajiban ekonomi yang harus dihormati tanpa eksploitasi (dzalim).

Nilai kemanusiaan yang beradab ini menolak segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia lain (riba, penindasan buruh, monopoli yang merugikan), sekaligus menuntut relasi ekonomi yang manusiawi dan bermartabat.

D. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Sila ketiga menekankan persatuan sebagai bangsa yang majemuk, dan nilai ini berresonansi dengan konsep ukhuwwah dalam Islam, yang tidak terbatas pada ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan seiman) semata, tetapi juga mencakup ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa) dan ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan).

Implementasi dalam ekonomi:

Solidaritas ekonomi (takaful ijtima'i) — instrumen seperti zakat, wakaf, dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan) berfungsi menjembatani kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antargolongan sebagai wujud persatuan.

Ekonomi lintas batas kelompok — persatuan Indonesia menuntut sistem ekonomi syariah tidak eksklusif untuk umat Islam saja (misalnya lembaga keuangan syariah yang tetap melayani nasabah nonmuslim), sejalan dengan prinsip rahmatan lil 'alamin.

Distribusi kesejahteraan antardaerah — semangat persatuan mendorong kebijakan ekonomi syariah berperan mengurangi ketimpangan pembangunan Jawa-luar Jawa, kota-desa, sebagaimana konsep ukhuwwah menolak sikap 'ashabiyyah (fanatisme golongan/kesukuan) yang memecah belah.

Gotong royong sebagai derivasi ukhuwwah — nilai kolektif gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia sejalan dengan semangat ta'awun (tolong-menolong) dalam kebajikan (QS. Al-Ma'idah: 2).

E. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) dan Syura Ekonomi

Sila keempat menempatkan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis kedaulatan rakyat, sejalan erat dengan prinsip syura dalam Islam (QS. Asy-Syura: 38 dan QS. Ali Imran: 159).

Relevansi terhadap ekonomi:

Syura sebagai mekanisme kebijakan ekonomi — kebijakan fiskal, moneter, maupun regulasi ekonomi syariah idealnya dirumuskan melalui musyawarah yang melibatkan ulama, pakar ekonomi, dan representasi masyarakat (bukan keputusan sepihak otoritas).

Prinsip mudharabah dan musyarakah sebagai syura dalam skala mikro — akad bagi hasil ini secara inheren mengandung unsur musyawarah antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha) dalam menentukan nisbah dan strategi usaha.

Kelembagaan ekonomi berbasis musyawarah — koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) secara struktural mengedepankan mekanisme rapat anggota sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.

Hikmat kebijaksanaan — keputusan ekonomi tidak boleh semata mengikuti suara mayoritas secara mekanis, tetapi harus diorientasikan pada mashlahah 'ammah (kemaslahatan umum), sejalan dengan konsep siyasah syar'iyyah.

F. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam

Sila kelima menjadi puncak orientasi Pancasila di bidang ekonomi: keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat. Islam memiliki instrumen distribusi kekayaan yang sangat sistematis untuk mewujudkan tujuan serupa:

1. Zakat

Kewajiban mengeluarkan sebagian harta (2,5% untuk zakat maal, dengan nishab dan haul tertentu) yang berfungsi sebagai instrumen distribusi wajib dan pilar rukun Islam ketiga. Zakat memiliki delapan golongan penerima (ashnaf) sebagaimana QS. At-Taubah: 60, dan berfungsi ganda: ibadah spiritual sekaligus kebijakan fiskal yang mengurangi kesenjangan.

2. Infaq

Pengeluaran harta secara sukarela di jalan kebaikan, tanpa ketentuan nishab, kadar, maupun waktu tertentu, bersifat lebih fleksibel dibanding zakat namun tetap bernilai ibadah sosial.

3. Shadaqah

Memiliki cakupan makna lebih luas dari infaq, mencakup pemberian materi maupun non-materi (senyuman, tenaga, ilmu dianggap sebagai shadaqah), menunjukkan bahwa kontribusi sosial-ekonomi tidak selalu berbentuk uang.

4. Wakaf

Instrumen filantropi Islam yang unik karena sifatnya permanen (harta pokok tidak boleh dikurangi/dijual, hanya manfaatnya yang disalurkan). Wakaf produktif (seperti wakaf tunai/cash waqf dan wakaf saham) berkembang menjadi instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan — pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Keterkaitan dengan Keadilan Sosial Pancasila:

Keempat instrumen ini (dikenal dengan akronim ZISWAF) secara kolektif membentuk sistem jaring pengaman sosial berbasis nilai spiritual, yang berfungsi:

Mengoreksi ketimpangan distribusi kekayaan yang dihasilkan mekanisme pasar bebas

Menyediakan pembiayaan alternatif bagi sektor yang tidak bankable

Membangun solidaritas sosial berbasis kesalehan, bukan sekadar kewajiban hukum positif

Dengan demikian, ZISWAF dapat dipandang sebagai derivasi operasional dari cita-cita keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu jalan konkret mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.