BAB 14:KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI

 BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI

Berikut penjelasan rinci untuk masing-masing subbab.

A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional

Isi dan filosofi Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 memuat empat ayat pokok:

•Ayat (1): perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

•Ayat (2): cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

•Ayat (3): bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

•Ayat (4) (hasil amandemen): perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Semangat pasal ini adalah anti-liberalisme murni dan anti-etatisme murni — ekonomi tidak diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas, tetapi juga tidak dikuasai negara secara totaliter. Titik tengahnya adalah kekeluargaan dan keberpihakan pada kemakmuran rakyat banyak.

Titik temu dengan prinsip ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun di atas nilai-nilai: tauhid (kepemilikan mutlak ada pada Allah, manusia sebagai pemegang amanah/khalifah), keadilan distributif ('adl), larangan riba, gharar, dan maysir, kewajiban zakat sebagai instrumen redistribusi, serta konsep maslahah (kemaslahatan umum) sebagai tujuan akhir syariah (maqashid syariah).

Sinergi konstitusional muncul pada beberapa titik:

1.Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) sejalan dengan konsep ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah dalam fiqh muamalah.

2.Penguasaan negara atas cabang produksi vital (ayat 2 dan 3) sejalan dengan prinsip bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak (air, energi, tanah) tidak boleh dimonopoli individu demi maslahah umum — mirip konsep milkiyah 'ammah (kepemilikan umum) dalam fiqh iqtishad.

3.Demokrasi ekonomi dan keadilan berkelanjutan (ayat 4) beririsan dengan prinsip keadilan distributif dan larangan ihtikar (penimbunan) serta ta'assuf (eksploitasi berlebihan).

Karena itu banyak ahli hukum tata negara dan ekonomi syariah (misalnya dalam kajian Mahkamah Konstitusi terkait UU Perbankan Syariah) memandang Pasal 33 sebagai jangkar konstitusional yang kompatibel untuk mengintegrasikan sistem ekonomi syariah ke dalam sistem hukum ekonomi nasional, tanpa perlu mengubah dasar negara Pancasila, karena semangat keadilan sosial dalam Pancasila dan UUD 1945 sudah selaras dengan maqashid syariah.

Tantangan sinergi

Meski selaras secara filosofis, terdapat tegangan praktis: sistem hukum ekonomi nasional bersifat sekuler-positivistik dan berlaku untuk semua warga negara lintas agama, sehingga penerapan prinsip syariah harus melalui jalur positivisasi hukum (dijadikan undang-undang) agar tidak melanggar prinsip kesetaraan dan kebhinekaan.

B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan

Perkembangan regulasi

Regulasi ekonomi syariah di Indonesia berkembang bertahap:

•UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (direvisi UU No. 10/1998) membuka ruang bagi bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

•UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah — landasan hukum komprehensif pertama, mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, hingga penyelesaian sengketa.

•UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara).

•UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK — memindahkan pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK.

•UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) — dasar hukum sertifikasi halal wajib.

•UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf — mengatur instrumen filantropi Islam.

•Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016 dan Perpres No. 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) — koordinasi lintas kementerian/lembaga.

•Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) berfungsi sebagai rujukan teknis-syariah yang kemudian diserap menjadi Peraturan OJK (POJK) atau Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Struktur kelembagaan regulasi

Regulasi berjalan dalam sistem dual banking/dual financial system: sistem konvensional dan syariah berjalan berdampingan, diawasi lembaga yang sama (OJK untuk perbankan, pasar modal, IKNB syariah; BI untuk moneter dan sistem pembayaran syariah).

Tantangan utama

1.Fragmentasi regulasi — aturan tersebar di banyak UU dan lembaga sehingga harmonisasi lambat.

2.Kepastian hukum sengketa syariah — meski Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 93/PUU-X/2012) menegaskan pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dalam praktik klausul pilihan forum di kontrak perbankan masih sering merujuk ke pengadilan negeri.

3.Rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah dibanding potensi populasi muslim terbesar dunia.

4.Keterbatasan SDM ahli syariah yang memahami fikih muamalah sekaligus hukum positif dan keuangan modern.

5.Standardisasi fatwa dan produk — variasi interpretasi mazhab dapat menimbulkan ketidakseragaman akad.

6.Skala industri — pangsa pasar keuangan syariah masih relatif kecil dibanding konvensional (sekitar 10-11% dari total aset keuangan nasional).

C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah

Konsep dharuriyat dalam maqashid syariah

Dalam kerangka maqashid syariah (Imam al-Syathibi), kebutuhan manusia dibagi tiga tingkat: dharuriyat (primer/esensial — menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier/pelengkap). Dharuriyat adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi mengancam eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia — meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan dasar.

Amanat konstitusi yang sejalan

Konstitusi Indonesia memuat kewajiban negara yang paralel dengan penjaminan dharuriyat:

•Pasal 27 ayat (2): hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

•Pasal 28H: hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.

•Pasal 31: hak dan kewajiban memperoleh pendidikan.

•Pasal 34: fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara; negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan serta fasilitas umum yang layak.

•Pasal 33 ayat (3): kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat — instrumen material untuk memenuhi dharuriyat.

Instrumen kebijakan

Negara menjalankan amanat ini melalui kombinasi instrumen fiskal konvensional (APBN, subsidi, BPJS, bantuan sosial) dan instrumen berbasis syariah:

•Zakat, infak, sedekah (ZIS) sebagai instrumen redistribusi wajib dan sukarela yang dikelola BAZNAS/LAZ untuk mustahik.

•Wakaf produktif yang dikelola BWI untuk pembiayaan sosial jangka panjang (pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial).

•Qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) melalui lembaga keuangan mikro syariah untuk usaha mikro dan kelompok rentan.

Titik temu dan tantangan

Titik temunya jelas: baik konstitusi maupun syariah menempatkan jaminan kebutuhan dasar sebagai kewajiban kolektif, bukan semata urusan individu. Namun tantangannya adalah integrasi kelembagaan — dana ZIS dan wakaf masih berjalan relatif terpisah dari skema jaminan sosial negara (BPJS, bansos), sehingga potensi sinergi dan efisiensi penyaluran bantuan kepada kelompok dharuriyat belum optimal.

D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan

Dasar hukum dan kelembagaan

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bertahap untuk produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, dan produk biologis serta produk yang digunakan/berasal dari hewan. Pelaksana utamanya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI untuk fatwa kehalalan.

Halal sebagai agenda pembangunan ekonomi

Pemerintah memosisikan industri halal bukan sekadar kepatuhan syariah bagi umat Islam, melainkan strategi pembangunan ekonomi nasional karena beberapa alasan:

1.Indonesia adalah pasar konsumen muslim terbesar dunia, namun historisnya lebih banyak menjadi importir produk halal ketimbang produsen/eksportir utama.

2.Potensi pasar halal global (makanan-minuman, fesyen muslim, farmasi, kosmetik, pariwisata ramah muslim, media dan rekreasi) sangat besar.

3.Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (disusun KNEKS bersama Bappenas) menempatkan empat sektor prioritas: industri makanan halal, pariwisata ramah muslim, fesyen muslim, dan energi terbarukan berbasis nilai syariah, dengan penguatan keuangan syariah sebagai enabler.

Instrumen kebijakan pendukung

•Kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM (skema self-declare untuk produk berisiko rendah, subsidi biaya sertifikasi).

•Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di beberapa daerah.

•Integrasi rantai pasok halal (halal value chain) dari hulu (bahan baku, ternak, pertanian) hingga hilir (distribusi, logistik halal).

•Promosi ekspor produk halal dan penguatan branding "Indonesia sebagai produsen halal dunia".

Tantangan

1.Kesenjangan antara ambisi regulasi dan kesiapan infrastruktur sertifikasi (jumlah auditor halal terbatas, biaya sertifikasi bagi UMKM).

2.Kompetisi dengan negara lain yang telah mapan dalam ekosistem halal (Malaysia dengan JAKIM, misalnya) meski pasar domestik Indonesia jauh lebih besar.

3.Sinkronisasi kewenangan lintas kementerian/lembaga (Kemenag, Kemenperin, Kemendag, BPOM) yang kadang tumpang tindih.

4.Literasi produsen, terutama UMKM, tentang pentingnya dan tata cara sertifikasi halal.

E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif

Peran masing-masing lembaga

•Otoritas Jasa Keuangan (OJK): mengatur dan mengawasi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah (asuransi syariah, pembiayaan syariah). OJK menerbitkan roadmap pengembangan keuangan syariah berkala dan mendorong konsolidasi (misalnya merger bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia/BSI tahun 2021).

•Bank Indonesia (BI): mengatur kebijakan moneter syariah, pasar uang antarbank syariah (PUAS), sistem pembayaran syariah, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat makro, termasuk dukungan terhadap sektor riil syariah (UMKM, pesantren berbasis ekonomi).

•BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional): lembaga pemerintah nonstruktural yang mengelola zakat secara nasional berdasarkan UU No. 23/2011, berfungsi sebagai koordinator dan pengawas Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta.

•BWI (Badan Wakaf Indonesia): lembaga independen yang mengembangkan perwakafan nasional, termasuk mendorong wakaf uang dan wakaf produktif berdasarkan UU No. 41/2004.

Kebutuhan reformasi menuju ekosistem integratif

Agenda reformasi kelembagaan diarahkan untuk mengatasi fragmentasi antar-lembaga tersebut, antara lain melalui:

1.Koordinasi lintas lembaga di bawah KNEKS (diketuai Presiden) sebagai payung sinkronisasi kebijakan makro-mikro, moneter-fiskal, dan sosial (ZISWAF—zakat, infak, sedekah, wakaf).

2.Integrasi keuangan komersial dan sosial syariah mendorong sinergi bank syariah dengan BAZNAS/BWI, misalnya melalui produk perbankan yang menyalurkan dana sosial (linkage program), atau cash waqf linked sukuk (CWLS) yang diterbitkan pemerintah bekerja sama dengan BWI dan Kementerian Keuangan sebagai instrumen inovatif menggabungkan wakaf dengan sukuk negara.

3.Digitalisasi tata kelola zakat dan wakaf agar transparan dan terintegrasi dengan sistem keuangan nasional (misalnya integrasi data mustahik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

4.Penguatan pengawasan syariah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap lembaga keuangan syariah agar konsisten dengan fatwa DSN-MUI dan diperkuat kapasitasnya oleh OJK/BI.

5.Basis data dan riset bersama antar lembaga agar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam merancang produk dan regulasi.

Tujuan akhir ekosistem integratif

Idealnya, reformasi ini menghasilkan satu ekosistem ekonomi syariah nasional di mana sektor komersial (perbankan, pasar modal, industri halal) dan sektor sosial (zakat, wakaf) tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat dalam kerangka konstitusional Pasal 33 UUD 1945 — mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, sekaligus memenuhi maqashid syariah dalam menjaga dharuriyat rakyat.